Rabu, 23 Agustus 2017
Terakhir diperbarui : Tue, 22 May 2012 03:59.
Ancaman dengan Kekerasan terhadap Pers Meningkat
Selasa, 24 Agustus 2010 17:18

Oleh Leo Batubara

Terpaan kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya semakin meningkat.Peningkatan kekerasan tersebut sepertinya sejalan dengan meningkatnya ancaman negara terhadap kebebasan pers.

Dalam praktik tindakan kekerasan terhadap pers dan wartawan terus berlanjut.Menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari Mei 1999 sampai 2009 tercatat 643 tindakan kekerasan terhadap pers dan wartawan. Pada tahun 1999-2000 tercatat 106 kasus, 2001 (95),2002 (70),2003 (97),2004 (27), 2005 (43),2006 (53),2007 (75),2008 (33), 2009 (44). Pelaku kekerasan s/d tahun 2005, 42,4% oleh polisi, aparat pemerintah,TNI, parlemen dan jaksa,dan 39,7% oleh massa. Di era rezim Orde Baru tercatat satu wartawan yakni Fuad M Syarifuddin alias Udin,wartawan Bernas Yogyakarta (16/8/1996), tewas dianiaya.

Di era kebebasan pers sekarang ini tercatat lima wartawan tewas terbunuh. Elyuddin Telaumbanua, wartawan Berita Sore di Nias (24/8/2005) dibunuh dan mayatnya tidak ditemukan. Herliyanto,wartawan Radar Surabaya dibunuh di Probolinggo Jawa Timur (29/5/2006). Hasil temuan Dewan Pers di Probolinggo, tidak ada kesungguhan penegak hukum untuk mengungkap siapa pembunuh wartawan itu. AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Radar Bali terbunuh di pelabuhan Padangbai, Bali (16/2/2009). Kantor Majalah Tempo di Jakarta Pusat (6/7/2010) dilempari dua bom molotov.

Empat wartawan Merauke Lidya Salma Achnazyah (Bintang Papua), Agus Butbual (SuaraPerempuanPapua),Idri Qurani Jamillah (Jubi), dan Julius Sulo (Cendrawasih Pos) (28/7/2010) menerima ancaman pembunuhan melalui SMS. Jurnalis Lidya dikirimi surat berlumuran darah. Pada 29 Juli 2010, wartawan TV lokal Ardiansyah Matrais tewas dianiaya di sungai Maro,Merauke.Terakhir wartawan SunTVRidwan Salamun (21/8/2010) tewas dianiaya massa ketika meliput konflik antar warga di Tual Maluku Tenggara.

Dari enam wartawan yang tewas akibat dianiaya tersebut baru terhadap tujuh pelaku pembunuhan wartawan Prabangsa dikenakan penegakan hukum.Pada 15 Februari 2010 Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Ir Nyoman Susrama MM dengan hukuman penjara seumur hidup.Komang Gde ST alias Mangde Cenik diganjar 20 tahun penjara,dan IB Narbawa alias Gus Oblong lima tahun penjara. Keesokan harinya PN Denpasar memvonis I Nyoman Wiradnyana alias Rencana dan Komang Gede Wardana alias Mangde masingmasing 20 tahun penjara. Sementara Dewa Gede Mulya Antara alias Dewa Sumbawa dan Wayan Suecita alias Maong divonis masing-masing 8 tahun penjara.

Ancaman Negara Meningkat

Fakta-fakta menunjukkan pelaksanaan amanat UU No. 40/1999 tentang Pers untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melakukan pengawasan, kritik dan fungsi kontrol sosial serta untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui–mendapat perlawanan dari penyelenggara negara.

Pers dan wartawan masih diancam dengan perundang-undangan yang dapat mengkriminalkan pers dan dapat menghukum pers dengan denda sampai triliunan rupiah. Pada tahun 2008 saja pemerintah dan DPR menerbitkan lima undang-undang yang semakin mengancam pers.Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat memenjarakan wartawan paling lama enam tahun dan/atau mendendanya paling banyak satu miliar rupiah bila informasi elektroniknya memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 51 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat memenjarakan wartawan sebagai pengguna informasi publik paling lama setahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Sejumlah ketentuan UU No 44/2008 tentang Pornografi––yang berisi pasal-pasal karet––berpotensi memenjarakan wartawan dan media massa antara enam bulan dan 12 tahun dan/atau denda antara Rp250 juta sampai Rp6 miliar. Pasal 99 ayat (1) f UU No 10/2008 tentang Pemilu dapat mencabut izin penerbitan pers jika berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu tidak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang.

Pasal 47 ayat (5),Pasal 56 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 42/2008 tentang Pilpres dapat membredel pers jika memberitakan kampanye pilpres di minggu tenang. Pada 2009 pemerintah dan DPR mencoba menerbitkan RUU Rahasia Negara yang berisi sejumlah pasal untuk membatasi akses publik dan pers terhadap informasi publik. Tahun 2010 pemerintah sedang merampungkan RUU KUHP yang jumlah pasalnya meningkat dari 37 pasal menjadi 61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan dan yang ancaman penjara dan/ atau dendanya lebih berat dari KUHP warisan penjajah Belanda. Di kalangan pemerintah dan DPR, berahi untuk merevisi UU Pers agar dapat mengendalikan pers masih belum padam.

Laku paradoks

Tindakan kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk kepentingan umum berlanjut dan meningkat.Kendatipun Pasal 8 UU Pers menyebut: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan: “Setiap orang yang menghambat pelaksanaan kegiatan jurnalistik dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta”.

Namun fakta-fakta menunjukkan Pemerintah, penegak hukum dan DPR melakukan pembiaran atas tindakan kekerasan terhadap wartawan. Usai dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2004, dalam pidato kenegaraannya yang pertama Susilo Bambang Yudhoyono antara lain menegaskan komitmennya: “Akan memerangi korupsi, dan akan menyelenggarakan pemerintahan bersih dan baik”. Ketika pers profesional dapat menjadi lokomotif dalam mengupayakan pemerintahan bersih dan baik, Pertama, mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan Pemerintah dan DPR menerbitkan UU yang semakin mengancam kebebasan pers?

Kedua, mengapa pemerintah, penegak hukum,dan DPR membiarkan tindakan kekerasan atas wartawan tanpa penegakan hukum terhadap pelakunya? Apakah pembiaran tersebut bagian dari resistensi terhadap kebebasan pers?(*)

Sabam Leo Batubara
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers

Sumber: Harian Seputar Indonesia, 24 Agustus 2010

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/346649/

 
Content View Hits : 516043