Rabu, 23 Agustus 2017
Terakhir diperbarui : Tue, 22 May 2012 03:59.
Pers dan Penghapusan Korupsi
Senin, 03 Januari 2011 16:33

Oleh Bagir Manan

Pers di sini adalah pers Indonesia yang demokratis. Seperti acap kali saya sampaikan, fungsi dan kewajiban pers seperti diatur UU Pers (UU No.40 Th 1999) dan Kode Etik Jurnalistik hanya dapat dijalankan kalau ada demokrasi. Selain kebebasan (freedom) dan keterbukaan (transparency), demokrasi tidak dapat terpisah dari partisipasi publik termasuk partisipasi pers. Partisipasi bukan hanya keikutsertaan publik dalam penyelenggaraan negara (duduk dalam organisasi negara). Tidak kalah penting adalah pengawasan dan penilaian publik atas jalannya negara atau pemerintahan. Salah satu wujud pengawasan dan penilaian adalah kritik terhadap penyelenggaraan dan jalannya negara atau pemerintahan. Seperti dikatakan John Stuart Mill, kritik sangat diperlukan agar penyelenggara negara atau pemerintahan dapat terhindar atau tidak melakukan kesalahan. Dengan perkataan lain, kritik dapat disebut sebagai penjaga penyelenggara negara atau pemerintahan agar tetap dijalankan sesuai dengan asas-asas pemerintah yang baik (good governance) untuk mencapai tujuan sosial pemerintahan.

Sesuai dengan asas-asas demokrasi, kritik harus dilakukan menurut asas dan kaidah demokratis. Pertama; kritik dilakukan semata-mata untuk kepentingan publik. Kedua; kritik dilakukan secara bertanggung jawab—antara lain—dilakukan menurut hukum, dan tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti pertimbangan ketertiban umum, keamanan umum, kepentingan umum, tuntutan kesusilaan atau agama, penghormatan terhadap hak-hak individu atau paguyuban atau hak asasi pada umumnya. Ketiga; kritik semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kebenaran, atau sesuatu yang lebih baik, bukan sekedar dipergunakan sebagai mengonfrontasikan konflik (pendekatan konflik) antara benar dan salah. Keempat; kiritik dijalankan atas landasan kebebasan egaliterian, sebagai media dialog yang seimbang dan terbuka, bukan suatu penilaian hirarkis dalam urutan struktural tertentu. Kelima; kritik dalam demokrasi, sekali-kali tidak boleh didasarkan pada kebencian atau purbasangka.

Apakah yang dapat dilakukan pers menghapus korupsi? Sesuai dengan pendekatan yang diutarakan pada bagian pembukaan tulisan ini, pers dapat (bahkan mesti berperan), baik pada tataran represif maupun preventif.

(1)   Peran pada tataran preventif.

Sebagai institusi publik demokratis, pers berperan, baik dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik maupun sebagai penyalur pendapat umum. Dalam kaitan dengan pemerintahan, pers wajib secara bertanggung jawab terus menerus memberikan penilaian terhadap seluruh unsur menejemen pemerintahan (pengorganisasian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan program, dan sistem evaluasi), yang menunjukkan atau dapat menjadi sumber korupsi. Selain itu, pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan (tetapi tidak sekedar menduga-duga). Sesuai pula dengan sistem keterbukaan informasi publik, pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi. Namun, peran yang disebutkan di atas tidak mungkin dijalankan kalau pers justru menjadi bagian dari sistem korupsi itu sendiri, seperti pers abal-abal atau pers amplop, meminta atau menjadi perantara untuk memperoleh proyek, membuat ikatan-ikatan dengan satuan pemerintahan untuk memperoleh imbalan tertentu, atau pers kehilangan keberanian karena kepentingan-kepentingan tertentu.

Fungsi preventif paling strategis yang dapat dijalankan pers, yaitu mendorong secara terus menerus perubahan (change and development): Pertama; menuju pendewasaan demokrasi (maturity of democratic implementation) termasuk meluaskan paham demokrasi sebagai way of life di segala bidang kehidupan. Sehingga demokrasi menjadi social attitude setiap anggota masyarakat, seperti sikap egaliter, toleran, dan terbuka, penuh pengertian, dan sabar terhadap pendapat yang berbeda, jauh dari prejudice terhadap orang lain. Kedua, menuju tatanan pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif, berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, dan bersih.

(2)   Peran pada tahapan represif.

Ketika masih bekerja di Mahkamah Agung, saya acap kali mengingatkan para hakim atau jajaran pengadilan pada umumnya, bahwa korupsi saya masukkan sebagai a crime against humanity. Mengapa?

Secara hukum, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Secara sosiologis, korupsi mempunyai arti yang lebih mendasar:

Pertama; yang disebut kuangan negara adalah uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, retribusi atau dipungut dalam bentuk PNBP, atau hasil eksploitasi kekayaan alam yang sementinya untuk rakyat. Dengan demikian, korupsi adalah penyelewengan terhadap uang atau kekayaan rakyat.

Kedua; korupsi merupakan perbuatan yang sangat anti sosial, karena rakyat kehilangan kesempatan menikmati uang mereka sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Ketiga; korupsi menimbulkan demoralisasi sosial yang luas, karena perbuatan tercela tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku, tetapi setiap orang yang tidak berdaya menghadapi pelaku korupsi. Orang banyak dipaksa menyesuaikan diri dengan kehendak pelaku korupsi.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, telah pula disinyalir, korupsi makin meluas atau setidak-tidaknya tidak atau belum berkurang.

Memperhatikan sifat kejahatan korupsi, dampak sosial, dan eskalasi yang makin meluas, lagi-lagi dapat ditambahkan, tidaklah mungkin hanya mengandalkan proses hukum.

Apa bentuk peran pers dalam tataran represif?

(1)   Menunjang setiap upaya aparatur negara yang sedang melakukan upaya mengungkapkan dan mengadili tindakan pidana korupsi.

(2)   Mengintensifkan investigasi jurnalistik untuk menemukan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Baik pada tataran preventif maupun represif, keikutsertaan pers dalam upaya memberantas korupsi dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau kontrol. Untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan fungsi tersebut, pers harus memperhatikan prinsip-prinsip: Pertama; upaya pers ikut serta menghapus korupsi dilakukan dalam kerangka tugas jurnalistik. Kedua; sebagai pelaksanaan tugas jurnalistik, pers harus berpegang teguh pada asas dan ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ketiga; pers harus berpegang teguh pada asas-asas ketertiban umum, keamanan umum, kepentingan umum, dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati masyarakat. Keempat; menghormati hak-hak pribadi dan hak-hak lain dalam lingkup privasi (privacy). Kelima; tidak menimbulkan hambatan, atau dapat menimbulkan kekaburan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Keenam; jangan sampai upaya pers turut serta menghapus korupsi (dan juga pelaksanaan tugas pers lainnya) menjadi bumerang bagi pers karena kurang berhati-hati, kurang cermat, dan lain-lain.*

 

Bagir Manan adalah Ketua Dewan Pers.

 
Content View Hits : 516041